LDberita.id - Batubara, Sosialisasi yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara pada 13 November 2024 di RM 100, dengan tema menjaga stabilitas dan kondusivitas serta meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan 2024, malah menjadi sorotan.

Bukan karena dampak positifnya terhadap demokrasi, melainkan karena dugaan praktik "tebang pilih" dalam menentukan siapa yang diundang dan siapa yang tidak untuk menjadi peserta, kata Rizki A.S. melalui pesan Whatsapp yang diterima, Rabu (13/11/2024).

Dengan melibatkan berbagai organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan sebagai peserta, kegiatan ini sejatinya memiliki niat mulia untuk memperkuat partisipasi publik dalam demokrasi.

Namun, Wakil Ketua PC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Batu Bara, Rizki A.S., mengungkapkan kekecewaannya atas apa yang disebutnya sebagai "diskriminasi terselubung.

Menurutnya, KPU Batu Bara seolah mengabaikan prinsip netralitas dengan tidak mengundang semua organisasi tanpa pandang bulu.

Ironisnya, acara yang bertujuan menciptakan suasana kondusif dan harmonis malah menimbulkan kecemburuan sosial dan bahkan potensi destruktif di antara organisasi yang tidak diundang pada kegiatan yang baik tersebut.

Ketua IPNU Batu Bara, Helkin, yang dihubungi melalui WhatsApp, mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak menerima undangan sama sekali, katanya.

Padahal, IPNU sebagai organisasi nasional yang konsen pada bidang pendidikan serta mempunyai pengurus disetiap kecamatan diwilayah Batu Bara, seharusnya memiliki peran strategis dalam sosialisasi semacam ini.

"Ini bukan sekadar masalah undangan, ini soal transparansi dan kesetaraan kesempatan dan etika. Demokrasi tanpa keterlibatan semua elemen masyarakat akan sulit berjalan efektif," ujarnya.

Ketua KPU Batu Bara, Erwin saat dihubungi melalui telepon oleh salah satu rekan kader IPNU Batu Bara, menyatakan bahwa keputusan terkait undangan telah ditentukan oleh sala seorang komisioner anggota KPU Batu Bara.

Pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan serius, apakah tugas KPU sebagai lembaga independen kini dikendalikan oleh satu atau dua individu tanpa pertimbangan menyeluruh, yang melanggar asas profesionalitas dan kesetaraan bagi masyarakat Batu Bara.

Rizki A.S, juga menyebutkan bahwa keputusan diskriminatif ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap kinerja KPU Batu Bara.

"Kalau begini caranya, siapa yang bisa menjamin Pilkada berjalan jujur dan adil, Baru dalam acara sosialisasi saja, sudah ada pilih kasih, apalagi saat pemilihan,"ujar Rizki.

Publik berhak bertanya, mengapa justru di bawah kendali KPU, prinsip keterbukaan dan inklusivitas sebagai fondasi dari demokrasi itu sendiri dilanggar secara terang-terangan.

Tindakan seperti ini bukan hanya mencederai reputasi KPU sebagai lembaga, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi demokrasi di daerah Batu Bara.

Di tengah upaya untuk menjaga kepercayaan publik menjelang Pemilu, langkah diskriminatif KPU Batu Bara ini jelas mencoreng komitmen mereka terhadap pemilihan yang bersih dan inklusif.

Jika lembaga independen seperti KPU saja sudah tampak berpihak, maka apakah masyarakat Batu Bara masih bisa berharap pada kejujuran dalam pelaksanaan Pilkada Batu Bara kedepan." tandasnya. (Boy)