LDberita.id - Batubara, Pelantikan 33 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara oleh Bupati H. Baharuddin seharusnya menjadi momentum lahirnya harapan baru bagi masyarakat.

Namun di tengah pergantian jabatan yang berlangsung suara keluhan rakyat justru semakin nyaring terdengar terutama dari ratusan guru PPPK paruh waktu yang hingga awal Mei 2026 belum juga menerima gaji selama lima bulan.

Di satu sisi, kursi jabatan terus berganti, pidato tentang peningkatan pelayanan publik terus digaungkan. Namun di sisi lain, para guru yang menjadi ujung tombak pendidikan justru harus bertahan dalam ketidakpastian ekonomi, menunggu hak dasar mereka yang tak kunjung dibayarkan.

Ramli Sinaga, menilai kondisi ini sebagai potret nyata lemahnya skala prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan rotasi jabatan yang hanya ramai di ruang protokoler, jika kebutuhan mendasar rakyat masih diabaikan, ujarnya. Rabu (6/5/2026),

“Jangan sampai pelantikan pejabat hanya menjadi bagi-bagi posisi, sementara guru-guru kita yang setiap hari mendidik anak bangsa harus menahan lapar karena gaji belum dibayar. Ini bukan hanya soal administrasi, ini soal nurani pemerintah,” tegas Ramli.

Ia menyebutkan persoalan gaji guru PPPK paruh waktu yang tertunda selama 5 bulan merupakan tamparan keras bagi wajah pemerintahan daerah.

Terlebih, kondisi ini terjadi di tengah berbagai janji pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terus disampaikan kepada publik.

Menurut Ramli, pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar bahan pidato, Banyak sekolah di pelosok Batu Bara masih menghadapi persoalan klasik seperti fasilitas minim, ruang belajar yang rusak, akses jalan menuju sekolah yang memprihatinkan, hingga tenaga pendidik yang harus bekerja tanpa kepastian kesejahteraan.

“Bagaimana mau bicara kualitas pendidikan kalau gurunya sendiri dipaksa bertahan tanpa gaji," Ini sangat menyakitkan. Pemerintah jangan hanya pandai bicara soal visi besar, tapi lupa pada orang-orang yang menjalankan visi itu di lapangan,” ujarnya.

Ramli juga kembali menyoroti buruknya infrastruktur jalan di berbagai kecamatan, jalan penghubung antar desa, akses pertanian, hingga jalur menuju sekolah masih banyak yang rusak parah, berlubang, dan membahayakan masyarakat.

Menurutnya, rakyat sudah terlalu lama disuguhi janji perbaikan yang tak kunjung nyata, jalan rusak dan keterlambatan gaji guru menjadi simbol nyata bahwa persoalan mendasar masyarakat belum benar-benar menjadi prioritas pemerintah daerah.

Ia berharap pejabat baru yang dilantik, khususnya Budi Iswan Sinaga sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tidak hanya hadir sebagai pelengkap birokrasi, tetapi benar-benar mampu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.

“Jabatan itu amanah, bukan hadiah politik, kalau setelah pelantikan rakyat masih mengeluh soal jalan rusak dan guru belum digaji, maka yang berubah hanya nama di papan kantor, bukan nasib masyarakat,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Sekretaris Daerah Rusian Heri memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh OPD bergerak cepat dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar sibuk dengan urusan administratif dan pencitraan birokrasi.

Bagi masyarakat Batu Bara, keberhasilan pemerintahan daerah tidak pernah diukur dari megahnya pelantikan atau panjangnya daftar pejabat yang dilantik.

Melainkan dari seberapa cepat jalan diperbaiki, seberapa serius pendidikan diperhatikan, dan seberapa cepat hak guru dibayarkan." tandasnya. (tim)