Ini Sikap PDI Perjuangan Terkait RUU HIP
LDberita - Dilansir dari CNN Indonesia, PDI Perjuangan sepakat dengan kritik beberapa elemen masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk menghapus pasal yang mengatur ciri pokok
Headline
LDberita - Dilansir dari CNN Indonesia, PDI Perjuangan sepakat dengan kritik beberapa elemen masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk menghapus pasal yang mengatur ciri pokok
Batubara, (LDberita) Disebut-sebut sebagai salah seorang anggota DPRD yang mendapat jatah proyek pada Dinas Pertanian di Kab Batubara membuat Andi Lestari angkat bicara. Lama berdiam diri meski
LDberita - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, akan kembali mengumumkan 270 nama-nama calon kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada serentak di tanggal 9 Desember 2020 nanti. Nama-nama
Medan - (LDberita) Sejumlah tokoh masyarakat Medan Utara angkat suara, menyusul pesan dan pengharapan mantan Pj Walikota Medan Afifuddin Lubis kepada Bobby Nasution. Rendaman rob yang kian parah di
Medan - (LDberita) Seluruh sekolah di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Utara, baik MIN, MTsN dan MAN harus menghentikan berbagai jenis pungutan liar (Pungli) yang meresahkan orang tua
LDberita - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang lagi dibahas anggota DPR RI. MUI juga meminta kepada seluruh Umat Islam untuk selalu
Batubara - (LDberita) Bupati Batubara, Zahir mempersilakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkreasi dalam melayani masyarakat sepanjang punya dasar dan ada aturan yang
LDberita - Penyelesaian kasus Novel merupakan ujian bagi rasa keadilan dan nurani sebagai penegak hukum. Sebab, secara nyata ada penegak hukum yaitu pegawai KPK yang menjadi korban ketika sedang
Medan - (LDberita) PW HIMMAH dan PKC PMII Sumut melaporkan dugaan pungli dan pencucian uang (TPPU) Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk ke Polda Sumut, Kamis,11 Juni 2020. Dalam keterangan pers,
LDberita - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kota dilarang menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU Daerah (KPUD). Penyerahan DP4 menjadi kewenangan