Komisi III Minta KPK Tingkatkan Kinerja di 2023
LDberita.id - Jakarta, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan kinerjanya pada 2023. Sahroni menegaskan, praktik korupsi harus diberantas,
Headline
LDberita.id - Jakarta, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan kinerjanya pada 2023. Sahroni menegaskan, praktik korupsi harus diberantas,
LDberita.id - Bandung, Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan bahwa anggaran penanganan perkara masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani.
LDberita.id - Jakarta, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut KUHP terbaru yang telah disahkan DPR tidak sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Anggota Komisi I DPR fraksi Golkar, Bobby Adhityo
LDberita.id - Jakarta, DPR RI menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai Undang-Undang dalam pengambilan keputusan tingkat II yang dilakukan DPR dalam Rapat Paripurna ke-11
LDberita.id - Jakarta, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku teror. Menurut dia, seluruh jaringan teroris harus disikat habis,
LDberita.id - Jakarta, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengungkapkan disahkannya Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi UU merupakan satu peristiwa
LDberita.id - Jakarta, Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly beserta jajaran Kemenkumham serta Kementerian Luar Negeri yang digelar
LDberita.id - Padang, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menegaskan bahwa ke depan bagi pengedar dan penjual narkoba harus dihukum secara maksimal. Bahkan, jika perlu,
LDberita.id - Jakarta, Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menilai penunjukan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo sudah
LDberita.id - Jakarta, Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengusulkan pasal penghinaan pemerintah yang terdapat pada Pasal 240 dan 241 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum