Komisi II dan Pemerintah Sepakat Bahas RUU 8 Provinsi
LDberita.id - Parlementaria, Komisi II DPR RI bersama pemerintah sepakat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) delapan provinsi pada rapat kerja tingkat satu. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli
Headline
LDberita.id - Parlementaria, Komisi II DPR RI bersama pemerintah sepakat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) delapan provinsi pada rapat kerja tingkat satu. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli
LDberita.id - Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemui massa pengunjuk rasa yang berasal dari para perangkat desa se-Indonesia, di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam
LDberita.id - Parlementaria, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, meminta Komisi Yudisial (KY) mengawasi hakim yang bekerja tidak profesional. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan
LDberita.id - Parlementaria, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Toha mendorong pemerintah agar bersama-sama membahas Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasalnya, rencana revisi UU
LDberita.id - Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat, seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
LDberita.id - Jakarta, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung komitmen KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Sahroni menilai OTT merupakan salah satu proses tercepat ringkus
LDberita.id - Parlementaria, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi penangkapan Kombes Pol YBK yang diduga menyalahgunakan penggunaan narkoba baru-baru ini. Menurutnya, hal ini
LDberita.id - Jakarta, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan kinerjanya pada 2023. Sahroni menegaskan, praktik korupsi harus diberantas,
LDberita.id - Bandung, Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan bahwa anggaran penanganan perkara masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani.
LDberita.id - Jakarta, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut KUHP terbaru yang telah disahkan DPR tidak sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Anggota Komisi I DPR fraksi Golkar, Bobby Adhityo