Ketua DPR Minta Kepala Daerah Terbuka Soal Data Covid-19
LDberita.id - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyajikan data mengenai Covid-19 secara terbuka dan realtime. Menurutnya,
Headline
LDberita.id - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyajikan data mengenai Covid-19 secara terbuka dan realtime. Menurutnya,
LDberita.id - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam berharap perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dapat mengoptimalkan
LDberita.id - Dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Selasa, 29 Juni 2021 yang membahas pelaksanaan
LDberita.id - Ketua DPR RI Dr. (H. C) Puan Maharani mengajak para orang tua untuk memvaksinasi anak-anaknya di sentra vaksinasi Covid-19. Hal itu disampaikan Puan setelah Badan Pengawas Obat dan
LDberita.id - Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menyatakan mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkaitan pengajuan perubahan anggaran tahun 2021. Walaupun begitu, ia
LDberita.id - DPR RI memperpanjang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana dan pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Keputusan itu ditetapkan dalam Rapat
LDberita.id - Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun meminta agar pengelolaan hutan benar - benar mengedepankan asas kemanfaatan, sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
LDberita.id - Anggota DPR RI Evita Nursanty resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Keluarga Besar Putra-Putri Kepolisian Republik Indonesia (KBPP Polri) masa bakti 2021-2026 yang secara langsung
LDberita.id - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengungkapkan tidak sedikit program-program yang disusun oleh pemerintah pusat dalam pengalokasian Dana Alokasi
LDberita.id - Pemerintah sudah diberi ruang kebijakan yang sangat besar terkait penanganan Covid-19 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Untuk itu, DPR perlu mengeritisi sekaligus mengawasinya.