BUM DESA HARUS SEJAHTERAKAN MASYARAKAT
LDberita.id - Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), menegaskan bahwa BUMDes adalah institusi sosial dan komersial. Selain aspek profitabilitas,
Headline
LDberita.id - Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), menegaskan bahwa BUMDes adalah institusi sosial dan komersial. Selain aspek profitabilitas,
LDberita.id - Kementerian Sosial terus berupaya meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berbagai kebijakan strategis dilakukan untuk memastikan bantuan salur tepat sasaran,
LDberita.id - Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkap data puluhan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi penerima bantuan sosial (bansos). Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan,
LDberita.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengarahkan penggunaan dana desa 2022 pada percepatan pencapaian tujuan-tujuan
LDberita.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan
LDberita.id - Sekitar 4000 dosis vaksin Astrazeneca akan dikirim balik ke pemerintah pusat karena tanggal kedaluwarsanya jatuh pada akhir Oktober 2021 lalu. Melihat hal itu, Anggota Komisi
LDberita.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Nyai Lilik Umi Nashriyah menyambangi Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jumat
LDberita.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid didampingi Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito, menerima
LDberita.id - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat menganggap wacana pemberian beasiswa jenjang S3 oleh pemerintah untuk kepala desa (kades) yang berprestasi sebagai hal yang wajar. Namun demikian,
LDberita.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan bahwa Komisi VIII meminta unit kerja Eselon I Kementerian Sosial untuk mempercepat penyerapan anggaran pada triwulan ke IV tahun