DANA DESA BISA UNTUK PENDIDIKAN
LDberita.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Nyai Lilik Umi Nashriyah menyambangi Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jumat
Headline
LDberita.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Nyai Lilik Umi Nashriyah menyambangi Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jumat
LDberita.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid didampingi Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito, menerima
LDberita.id - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat menganggap wacana pemberian beasiswa jenjang S3 oleh pemerintah untuk kepala desa (kades) yang berprestasi sebagai hal yang wajar. Namun demikian,
LDberita.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan bahwa Komisi VIII meminta unit kerja Eselon I Kementerian Sosial untuk mempercepat penyerapan anggaran pada triwulan ke IV tahun
LDberita.id - RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, sedangkan dari Kemensos hadir Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen Pemberdayaan Sosial, Plt. Dirjen
LDberita.id - Kementerian Sosial RI merespon cepat informasi mengenai MFA, bayi satu tahun yang diketahui publik sebagai manusia silver. Menteri Sosial Tri Rismaharini menginstruksikan unit pelayanan
LDberita.id - Komisi VIII DPR RI memastikan mendukung penuh terhadap kebijakan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait program-program bantuan sosial (bansos) yang menyentuh langsung kebutuhan
LDberita.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini meluncurkan Program Pejuang Muda kolaborasi Kementerian Sosial dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) sebagai
LDberita.id - Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2022, sebesar Rp78.256.327.121.000. Wakil rakyat mendukung program dan kebijakan Menteri Sosial Tri
LDberita.id - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan pihaknya menjaga kecepatan dalam pembaruan data, yaitu sebulan sekali. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah (pemda) menyatukan