Batubara

PDAM Bermasalah, DPRD Batu Bara Minta Bupati Jangan Hanya Diam

post-img
Foto : Penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (21/4/2026)

LDberita.id - Batubara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (21/4/2026),

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Safi’i, SH, didampingi Wakil Ketua DPRD Nurhaji dan Rodial.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian, S.H., M.Si, perwakilan Sekretariat DPRD yang diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Herryawan, ST., M.Si, seluruh anggota DPRD, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara.

Dalam rapat tersebut, Pansus DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai tindak lanjut atas pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025.

Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tanjung yang dinilai masih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. DPRD mendorong agar pemerintah mengalokasikan penyertaan modal pada Tahun Anggaran 2027 serta melakukan perbaikan sarana dan prasarana melalui Perubahan APBD Tahun 2026.

Selain itu, Pansus juga menekankan pentingnya mengakomodasi hasil reses anggota DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut dinilai sebagai bagian dari aspirasi masyarakat yang harus menjadi prioritas dalam penyusunan program pemerintah.

DPRD berharap rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja, pelayanan publik, serta kualitas pembangunan di Kabupaten Batu Bara.

Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan penuh keseriusan, mencerminkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (End)

Berita Terkait