LDberita.id - Batubara, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Batu Bara (AMPERA) mempertanyakan ketelitian dan independensi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Sumatera Utara dalam menilai pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batu Bara.

Koordinator AMPERA, Ahmad Fatih Sultan, menegaskan bahwa SiLPA Rp74,02 miliar tidak cukup dipandang sebagai capaian administratif, melainkan harus diuji sebagai indikator efektivitas belanja dan kualitas perencanaan anggaran.

Sorotan juga diarahkan pada proyek Pojok Baca Digital (Pocadi) Desa senilai Rp2,1 miliar di 141 desa. Audit Inspektorat dinilai berlangsung dalam konteks adanya permintaan aparat penegak hukum, sehingga memunculkan kebutuhan akan pemeriksaan ulang yang lebih independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

AMPERA melihat adanya paradoks: di satu sisi anggaran tidak terserap optimal, namun di sisi lain muncul program yang menjadi perhatian aparat. Kondisi ini dinilai perlu dianalisis lebih dalam untuk memastikan apakah SiLPA mencerminkan efisiensi atau justru hambatan dalam pelaksanaan program.

Selain itu, AMPERA mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak boleh menutup ruang kritik publik. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diminta benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan, termasuk program yang tengah dalam proses penelaahan hukum.

AMPERA menyampaikan tiga tuntutan utama: audit independen proyek Pocadi, pendalaman analisis SiLPA, dan transparansi LHP kepada publik. Pengawalan akan terus dilakukan hingga 2026 guna memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan." pungkasnya. (tim)